Ende, Gesstur.ID – Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Ende dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 menuai sejumlah kritik dari fraksi PDI Perjuangan
Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD kabupaten Ende Vinsen Sangu, memberikan sejumlah catatan kritis buat pemerintah kabupaten Ende mulai dari lowongnya kadis kesehatan, BPBD, perekrutan anggota Satpol PP yang dinilai syarat KKN dan jauh dari profesional, hingga leletnya pembayaran honorer guru GTT
Lanjut Vinsen tenaga kesehatan sukarela yang menjadi garda terdepan dalam penanganan covid-19 belum disentu oleh negara, itu juga menjadi bahan kritikan politisi muda itu
