Ende, Gesstur.ID – Sebuah referendum untuk menentukan setuju atau tidaknya rakyat dengan wacana amendemen UUD 1945 soal masa jabatan presiden tiga periode akan digelar di Nusa Tenggara Timur (NTT). Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT yang dipimpin Pius Rengka menyatakan penyelenggara referendum terbatas tersebut sedang disusun.
“Kami sedang menyiapkan sebuah komite penyelenggara referendum terbatas di NTT. Kita mulai dari NTT. Kita mau lihat reaksi nyata rakyat,” Demikian Ungkap Pius Rengka Seperti dikutip dari Beritasatu.com, pada Selasa (25/05/2021).
Pius menuturkan pihaknya melihat kesan di rakyat lapisan bawah masih menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kepemimpinan nasional. Masalahnya, konstitusi menyebut masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya dua periode.
“Siapa yang menentukan (soal masa jabatan)? Adalah elite oligarki yang ada di MPR dan DPR. Nah, kedua lembaga itu sebenarnya representasi rakyat. Jadi kembalikan dulu ke kedaulatan rakyat, rakyat ditanya maunya apa. Kalau tidak, batasan maksimal dua periode itu adalah kooptasi politik. Kita inginkan kembali ke kedaulatan rakyat lewat referendum,” tegas Pius.
Dasar dari referendum yakni Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang substansinya mengenai kedaulatan rakyat dan menjalankannya berarti melindungi hak asasi manusia (HAM).
