Daerah

BEM Nusantara Pertanyakan Kemana Dana Rp.7,6 T yang di kelola BPDPKS untuk upaya Stabilisasi Harga Migor di Pasar

×

BEM Nusantara Pertanyakan Kemana Dana Rp.7,6 T yang di kelola BPDPKS untuk upaya Stabilisasi Harga Migor di Pasar

Sebarkan artikel ini

Jakarta, gesstur.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara ( BEM-Nus ), Mempertanyakan kemana perginya dana sebesar 7,6 Triliyun Rupiah yang di kelola oleh Badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit ( BPDPKS ) untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar.

Pasalnya, hingga saat ini, harga minyak goreng yang kita temukan di pasar masih melambung tinggi.ungkap eko pratama koordinator pusat Bem Nus.

Kami mengingatkan kepada Badan Pengelola dana perkebunan Kelapa sawit ( BPDPKS ) untuk serius dan tidak main-main, ini persoalan hajat hidup orang banyak. Saat ini Keluhan itu datang dari berbagai macam penjuru di masyarakat, mulai dari pelaku usaha UMKM kuliner, emak-emak dan dampaknya langsung . Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa ( Ramadhan ) ,semua akan menjerit jika kondisinya masih seperti ini. Tandas eko

Baca Juga:  Semua Sekolah Tidak Diperkenankan Libur Selama Periode Natal 2021 Dan Tahun Baru 2022

Sampai kapan solusi jangka pendek ini akan bertahan, pemerintahpun tak bisa memberika n kepastian kepada masyarakat. Tampak Sebegitu tidak berdayanya pemerintah di hadapan para kartel minyak goreng ini, berbagai paket kebijakan di luncurkan, operasi pasar yang tidak tepat sasaran, subsidi yang cukup besarpun tak kunjung membuat harga minyak goreng stabil, dan berujung pada kelangkaan.kata eko

Baca Juga:  KPU Kabupaten Ende, Resmi Lantik Anggota PPK Untuk Pemilu 2024

Kami ( Bem Nusantara ) di seluruh indonesia akan konsisten lakukan survey pasar, jika didapati harga yang masih melambung dengan skema subsidi 7,6 Triliyun yang tidak tanggung-tanggung, berarti fix Turun ke jalan mungkin Solusi yang di butuhkan.

Maka jangan salahkan jika kami ( Mahasiswa ) akan turun bersama Pedagang pasar dan emak-emak meramaikan kantor BPDPKS, Kemendag, dan instansi terkait lainnya. Tegas eko pratama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *