Kupang, gesstur.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pers di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pasalnya, banyak isu lingkungan yang ada di bumi Flobamora masih dipandang sebelah mata dan tidak dianggap serius untuk diberitakan media.
Catatan kritis WALHI ini disampaikan Parid Ridwanuddin, Manager Kampanye Pesisir dan Laut WALHI Nasional melalui pesan Whatsapp yang diterima media ini pada kamis, 10 Februari 2022
Menurutnya, keberadaan pers NTT dalam memberitakan isu lingkungan dan kehutanan di Indonesia secara utuh dan berkelanjutan
Parid Ridwanuddian juga mengatakan isu lingkungan di Indonesia hingga saat ini belum mendapat perhatian serius dari para pengambil kebijakan sehingga isu – isu yang berkaitan dengan lingkungan sering dilewatkan begitu saja karena pengambil kebijakan lebih mengedepankan investasi yang datang hanya untuk merusak lingkungan dan kawasan kehutanan.
Para pengambil kebijakan lebih memprioritaskan investasi pada urutan pertama dengan alasan pembangunan dibandingkan isu lingkungan dan kerusakannya yang ditempatkan pada urutan kedua setelah investasi.
Lanjutnya, Parid Ridwanuddin melanjutkan pers di Indonesia belum banyak yang menulis, memberitakan ataupun memproduksi kajian – kajian jurnalistik yang mengulas secara mendalam soal – soal lingkungan hidup baik yang dikelola oleh Masyarakat Adat maupun dikelola oleh masyarakat lokal pada umumnya.
“Nah, situasi ini sesungguhnya menjadi PR besar bagi rekan – rekan pers di negeri ini terutama rekan – rekan pers yang ada di NTT,” Ungkap Ridwanuddin.
Ridwanuddin menjelaskan, NTT sesungguhnya memiliki isu lingkungan dan kehutanan dengan tantangan yang sangat besar karena NTT memiliki daerah kepulauan yang daratannya lebih monoton digunakan untuk HGU, HTI, tambang maupun geothermal, sedangkan daerah di pesisirnya memiliki tantangan untuk pariwisata, tambang pasir, gempa bumi di dasar laut, gelombang tinggi dan tsunami atau juga gunung – gunung api di laut.
“NTT memiliki karakter geografis dengan wilayah kepulauan. Dan kita tahu, tantangan terbesar wilayah kepulauan adalah memiliki kerentanan melipat ganda yang sewaktu – waktu bisa mendatangkan kebencanaan yang bisa berdampak buruk terhadap kehidupan umat manusia,” jelas Ridwanuddin.
Manager Kampanye Pesisir dan Laut WALHI Nasional ini, menuturkan tantangan – tantangan inilah sesungguhnya menjadi tulisan atau karya jurnalistik rekan – rekan pers di NTT sehingga menjadi perhatian publik karena media atau insan pers harus menjadi aktor yang mampu mengedukasi masyarakat terkait keselamatan lingkungan hidup.
Tulisan – tulisan itu juga akan menjadi masukan penting yang membawa pesan untuk disampaikan kepada para pemimpin agar dapat memperhatikan soal kelestarian lingkungan hidup.
Parid Ridwanuddin mengungkapkan, grafik trend kerusakan atau trend krisis lingkungan hidup dan kehutanan di NTT sangat tinggi. Hal ini menunjukan adanya persoalan yang terjadi di sini namun penentu kebijakan di NTT hingga saat ini masih lengah dan membiarkan isu lingkungan hidup dan kehutanan ini berlalu begitu saja bahkan terkesan menyetujui dan melindungi kehadiran investasi untuk merusak ekologi dan sumber daya alam yang ada dengan mengatasnamakan pembangunan.
“Pemerintah NTT belum terlalu memperhatikan isu lingkungan hidup dan kehutanan yang ada sehingga pers atau media menjadi penting dalam membuka akses informasi sesuai dengan fakta dan realita karena pers atau media memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat”
sambungnya “kalau pers atau media yang telah berpihak kepada aktor yang merusak lingkungan maka akan memperparah kerusakan lingkungan,” tutur Parid Ridwanuddin.
Pihaknya berharap, pers atau media harus mampu mengangkat krisis kehidupan yang ada secara mendalam sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas akan adanya pembangunan yang berdampak pada lingkungan hidup yang berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Antonius Johanis Bala, Direktur Lembaga Advokasi dan Pendidikan Kritis (BAPIKIR) yang mengungkapkan pers merupakan organ demokrasi sejati yang memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan kontrol kekuasaan dan pendidikan kritis kepada masyarakat.
Antonius Johanis Bala yang akrab disapa John Bala mengatakan, dalam kaitan dengan ekologi dan sumber daya alam, pers harus terus mengkampanyekan keselamatan dan pemanfaatan ekologi dan sumber daya alam yang berkeadilan sosial sehingga tidak memperparah kerusakan alam dan lingkungan serta sumber daya alam yang ada.
“Perusakan hutan, pesisir dan laut, eksploitasi tambang, geotermal dan pariwisata premium adalah fenomena sosial yang mengancam keselamatan ekologi di bumi Flores ini,” kata John.
Sebagai aktivis HAM dan lingkungan dirinya berharap pers dapat berperan aktif dan terlibat langsung dalam penyebarluasan ancaman dan pencegahan eksploitasi melalui pemberitaan agar masyarakat dapat mengetahui berbagai ancaman untuk melakukan pencegahan terhadap eksploitasi tambang yang merusak alam dan lingkungan.
“Ini merupakan tugas pers yang mulia. Keberpihakan dan Keterlibatannya,” Tutup John Bala
