Jakarta, Gesstur.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si mengkritik keras keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memotong alokasi bantuan aspirasi budidaya ikan air tawar sistem bioflok tahun 2021. Menurut politisi muda yang akrab disapa Ansy Lema itu, KKP seharusnya memprioritaskan bantuan konkrit kepada rakyat pembudidaya ikan dan nelayan di tengah pandemi, bukan sebaliknya.
Berdasarkan informasi dari KKP, KKP kembali mengalami refocusing anggaran dikarenakan situasi covid-19. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yang memberikan bantuan bioflok, pada awalnya terkena refocusing menjadi Rp 455 miliar, kemudian mengalami pengurangan anggaran kembali menjadi Rp 423 miliar.
Artinya, terdapat pengurangan anggaran DJPB sebesar Rp 32 miliar. Akibat dari pengurangan ini, alokasi bantuan bioflok berkurang 50% dari volume sebelumnya.
“Baru saja saya mendapat info bahwa KKP telah memotong alokasi bantuan bioflok menjadi setengah. Alokasi bantuan aspirasi bioflok tiap anggota yang semula empat paket, berkurang menjadi dua paket. Mengapa harus dipotong? Bantuan bioflok adalah bantuan langsung untuk rakyat pembudidaya ikan tawar, selain tepat sasaran juga lebih pasti dalam hal penyerapan anggaran, juga memberi manfaat langsung untuk rakyat,” tegas Ansy Lema di Jakarta, Senin (19/7/2021).
Jangan Potong Bantuan untuk Rakyat
Ansy membantah tegas alasan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan yang dijadikan alasan KKP untuk memotong alokasi bantuan untuk rakyat. Saat ini pembudidaya ikan air tawar dan nelayan sangat terpukul karena pandemi. Karena itu, realokasi anggaran dan refocusing kegiatan bertujuan untuk membantu rakyat secara tepat, cepat, dan langsung di tengah pandemi. Bantuan bioflok memberikan keuntungan ekonomis kepada kelompok pembudidaya penerima bantuan, dan konsumsi sehat masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi.
“Jangan sampai dengan alasan realokasi dan refocusing, KKP memotong program konkrit buat rakyat, para pembudidaya atau nelayan kecil, dan tetap melanjutkan program-program skala besar yang tidak langsung manfaatnya dirasakan rakyat. Mestinya, krisis pandemi membutuhkan kerja nyata untuk membantu rakyat, bukan sebaliknya,” jelas Ansy.
Ansy menginformasikan, Rapat Badan Anggaran DPR RI telah memutuskan bahwa realokasi anggaran dan refocusing kegiatan menyasar pada perjalanan dinas, biaya rapat dan konsumsi, biaya operasioanal kantor dan rehabilitasi, biaya honor, dan lain-lain, bukan pemotongan anggaran untuk rakyat. Justru di saat pandemi seperti saat ini, keberpihakan pada rakyat harus semakin diperlihatkan. Ansy mendesak KKP menyisir ulang kebijakan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan agar tetap bisa memprioritaskan bantuan bagi rakyat.
