Daerah

Pemekaran DOB Wajib Pertimbangkan Keadilan dan Pemerataan di Papua

×

Pemekaran DOB Wajib Pertimbangkan Keadilan dan Pemerataan di Papua

Sebarkan artikel ini

Gobay setuju bahwa sebelum DOB terbentuk perlu menyelesaikan konflik yang masih terjadi di Papua. “Meski pemerintah sudah membuat UU No. 2 tahun 2021 sebagai pengganti UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, tapi ada unsur ketergesaan di sini. Yang diperhatikan pemerintah itu hanya pembangunan. Padahal pembangunan itu bukan satu-satunya masalah. Ada masalah lain yang saling terkait, itu yang tidak pernah direspon secara terbuka,” tegas Gobay.

DPRP Papua dan MRP sepakat meminta pemerintah untuk memperbaiki regulasi sebelum melakukan pemekaran wilayah. Meskipun juga diakui oleh John Gobay bahwa sampai saat ini DPRP Papua atau MRP belum pernah ada rapat pleno membahas soal isu ini.

“Perlu diatur misal politik konstitusional orang asli Papua, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, konflik-konflik internal termasuk masalah ekonomi sebelum melakukan DOB,” ucap Gobay.

Baca Juga:  Raih Gelar Doktor, Patrisius Kami : Ini Persembahan Berharga Bagi Keluarga Dan Para Pihak

Sedangkan menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, rencana pemekaran enam daerah administrasi di tanah Papua tentu harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua. Pasti ada pro dan kontra rencana DOB ini dengan rasionalisasi masing-masing baik dari segi latar belakang, emosional, politik dan budaya. , Gusma pun memberi catatan, jangan sampai DOB ini hanya untuk kepentingan elite di Jakarta.

Baca Juga:  Warga Desa Romarea Apresiasi Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ende.

“Perlu mencari benang merah mengapa sampai saat ini masih ada persoalan dengan perspektif keadilan dan pemerataan. Pemuda Katolik akan membangun sinergitas dengan pemerintah untuk menjawab persoalan keadilan dan pemerataan,” ucap Gusma saat membuka webinar.

Disebutkan Gusma pula, Pemuda Katolik juga akan aktif menyerap aspirasi dan gagasan dari struktur dan kader yang ada di Tanah Papua. “Keterlibatan mereka sangat dibutuhkan untuk belanja aspirasi dan belanja masalah. Dan secara paralel akan dijalankan juga program-program pemberdayaan kader dengan memaksimalkan seluruh potensi kader Pemuda Katolik yang ada disana. Tidak boleh politis! Ini kerja kolaborasi dengan optimisme tinggi,” tegas Gusma.

Baca Juga:  Pastikan Kelancaran Rangkaian Kegiatan Tahbisan Uskup Agung Ende, PLN Siagakan Keandalan Infrastruktur Kelistrikan

Webinar ini diselenggarakan oleh Departemen Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik. Selain tiga narasumber di atas, hadir juga yang mewakili Konferensi Waligereja Indonesia Pastor Hans Jeharut dan Ketua Departemen Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik Melkior N.N. Sitokdana. Webinar diikuti sedikitnya 120 peserta kader Pemuda Katolik dari berbagai wilayah terlibat dalam webinar ini. Diskusi hangat yang dibangun lewat kritik dan saran mewarnai suasana diskusi. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *