Labuan Bajo, gesstur.id – Kami yang bertindak mewakili warga Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan penolakan terhadap rencana penambangan panas bumi Wae Sano
Penegasan penolakan ini kami lakukan untuk merespon upaya paksa dari pemerintah dan perusahaan yang tetap melanjutkan proses proyek ini, di tengah derasnya arus penolakan warga
Demikian pernyataan ini disampaikan Frans Napang, perwakilan warga kampung Lempe, kepada media ini, melalui rilis pada kamis, 28 Oktober 2021
“Yang terbaru, misalnya, pada 28 September 2021 lalu, Komite Bersama dan Pemerintah Daerah Manggarai Barat menandatangani nota kesepahaman pengembangan panas bumi Wae Sano di Jakarta”. Ujarnya
Selain penandatanganan MoU, Frans Napang menuturkan, dalam acara tersebut juga turut ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengadaan Tanah untuk Area Eksplorasi (Pengeboran Ekplorasi) pada Wilayah Terbuka Wae Sano antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Menurutnya, upaya paksa dari pemerintah ini juga dipicu oleh surat rekomendasi dari Keuskupan Ruteng kepada Presiden Jokowi pada tanggal 29 Mei 2021, yang memberi lampu hijau kelanjutan proses proyek panas bumi, secara khusus di Wellpad A Kampung Lempe.
“Sekitar sebulan setelah itu, Rabu 20 Oktober 2021, anggota Komite Bersama yang mendukung rencana ekstraksi panas bumi Wae Sano, mendatangi kami warga penolak untuk
mengklarifikasi keaslian tanda tangan warga pada surat yang telah dikirim ke Bank Dunia pada 2020 lalu”. Kata Frans Napang
Ia mengatakan bahwa, upaya paksa pemerintah dan perusahaan menimbulkan banyak pertanyaan penting dari kami selaku pemilik ruang lingkup Wae Sano, terkait kepentingan apa dan siapa sesungguhnya yang sedang diperjuangkan di balik upaya paksa pembangunan ini.
Demikian juga, Sambungnya, dengan Bank Dunia yang meminta anggota Komite Bersama untuk verifikasi (tanda tangan) penolakan warga, seolah menunjukkan jika penolakan kami warga Wae Sano selama ini tampak sudah direkayasa oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Tutur Frans
Maka itu, atas dasar semua itu, kami yang bertindak mewakili seluruh warga Wae Sano menegaskan kembali beberapa hal sebagai berikut.
Pertama, kami perlu menegaskan kembali bahwa kami menolak pembangunan geothermal Wae Sano karena titik pengeboran yang berada langsung di ruang hidup kmai, mulai dari pemukiman, lahan pencaharian, sumber air, rumah adat, gereja dan sekolah. Bahkan, pihak pemerintah juga dan perusahaan telah secara terbuka menawarkan opsi relokasi (baca:menggusur) perkampungan warga Nunang”. Sebutnya
Kedua, kami juga perlu menegaskan bahwa langkah pemerintah Manggarai Barat menandatangani MoU dengan pihak Komite Bersama sangat merugikan kami sebagai
masyarakat penolak. Kami menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini adalah sebuah proses yang terjadi di ruang gelap yang berupaya merekayasa suara penolakan kami.
Ketiga, secara khusus kami warga penolak di sekitar wellpad B (Kampung Lempe) menegaskan bahwa kami sama sekali tidak pernah menyetujui dan tidak perfnah memberikan mandate kepada pihak manapun untuk bertindak atas nama kami dalam rangka mendukung kelanjutan proyek panas bumi di wellpad B. Karena itu, rekomendasi dari pihak Keuskupan Ruteng sama sekali tidak berdasarkan aspirasi kami.
Keempat, kepada Bank Dunia kami tegaskan bahwa meski hampir seluruh proses masuknya rencana pengeboran panas bumi Wae Sano ini menggunakan pendekatan “jalur atas”, serba tertutup dan diduga penuh transaksional, penolakan kami (secara lisan dan tertulis) selaku pemilik ruang hidup Wae Sano adalah rill, berangkat dari kesadaran bersama warga kampung.
Itulah sebabnya, dari awal, kami meminta Bank Dunia untuk turun langsung, sehingga bisa mengetahui secara utuh situasi yang terjadi di lapangan.
Sekali lagi, mereka menegaskan, warga Wae Sano menolak rencana penambangan panas bumi skala raksasa itu, sekaligus mendesak pemerintah dan perusahaan untuk menghentikan pendanaan kepada PT.SMI dan Geo Dipa. (AAS)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Tulisan
Informasi Redaksi
