Pertama, Pemerintah wajib untuk melindungi hak hak perempuan di NTT termasuk hak tolak atas rencana investasi yang berpotensi menghancurkan sumber daya alam dan sumber sumber penghidupan perempuan secara ekonomi, sosial budaya, Kesehatan dan lain sebagainya.
Kedua, Pemerintah berhenti menggunakan kekuatan untuk melakukan kekerasan fisik maupun non fisik, seperti intimidasi, pemukulan kepada para perempuan pejuang keadilan ekologis di NTT
Ketiga, Pemerintah menghormati hak hak perempuan adat untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.
Keempat, Pemerintah NTT fokus untuk melakukan pemulihan dan penguatan daya dukung lingkungan di NTT yang berkeadilan.
Kelima, Pemerintah menghentikan industri industri kotor di NTT yang merusak dan merampas alam dan ruang penghidupan rakyat.
Keenam, Pemerintah harus segera meminta pertanggungjawaban perusahan atas krisis di NTT akibat sampah plastik dan limbah B3 di NTT
Ketujuh, Pemerintah untuk memulai kebijakan dan implementasi kebijakan yang tidak lagi memicu krisis iklim, konflik dan ketidakadilan di NTT
Kedelapan, Pemerintah harus aktif mendistribusikan pengetahuan kritis kepada perempuan terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam (***)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Tulisan
Informasi Redaksi
